Puslabfor Mabes Polri Dikerahkan untuk Olah TKP Penembakan di Kantor ESDM

Jakarta - Mabes Polri mengerahkan tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penembakan di kantor ESDM di Kuningan, Jakarta Selatan. Proyektil peluru sudah ditemukan di lantai 4 yang diduga merupakan sasaran lokasi penembakan.

"Telah terjadi penembakan di lantai 4. Ditemukan proyektil dan semua sudah diolah olehPuslabfor Mabes Polri. Yang datang keTKP PoldaKrimum, Polres Jaksel danPuslabfor Mabes Polri," kata KapolresJakarta Selatan Kombes WahyuHadiningrat di GedungESDM DirjenKetenagalistrikan, JlRasunaSaid,Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Wahyu mengatakan sejauh ini tim Puslabfor masih di lokasi untuk olah TKP. Dia enggan berspekulasi kemungkinan dugaan asal penembakan. Begitupun kondisi ruangan yang menjadi sasaran tembak.

"Jadi masih proses pengolahan. Kita belum tahu kondisi ruangan seperti apa karena masih olah TKP. Belum, belum bisa kita sampaikan," sebutnya sebelum meninggalkan lokasi.

Bangun RI Poros Maritim Dunia, TNI Minta Anggaran Naik Rp35 T

Jakarta, kepada CNN Indonesia & Halilintar News Online -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta kenaikan alokasi anggaran untuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara pada tahun 2016. Permintaan tambahan anggaran ini, menurut Gatot, selaras dengan skala prioritas pemerintah saat ini untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan poros maritim dunia.

“Untuk membangun poros maritim, kita perlu keunggulan di laut dan udara,” kata Gatot di Jakarta.

Oleh sebab itu TNI merasa perlu menjawab kebutuhan tersebut melalui peningkatan kemampuan Angkatan Laut dan Udara mereka dengan melengkapi persenjataan seperti kapal selam kelas kilo, pesawat angkut, atau radar."Tahun 2016 TNI minta tambahan anggaran sekitar Rp35 triliun. Ada beberapa hal yang seharusnya pada 2014 lalu belum terakomodasi dan harus diajukan kembali," kata Gatot.

Kenaikan anggaran tersebut, ujar Gatot, juga terkait perbedaan kurs mata uang Dolar AS saat dilakukan perencanaan anggaran.

Penerapan aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI juga menjadi salah satu faktor penambahan anggaran.

Dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2015 itu disebutkan pada Pasal 5 ayat 1 bahwa tunjangan kinerja berlaku pada Mei 2015. Selain itu terlampir dalam Perpres tersebut besaran gaji untuk pangkat tertinggi sebesar Rp35 juta, sedangkan pangkat terendah sebesar Rp1,1 juta.

Terkait penurunan anggaran keamanan dan pertahanan sebesar Rp7 triliun, Gatot telah menyerahkan kepada tiap kesatuan baik darat, laut, dan udara untuk mengevaluasi anggaran belanja masing-masing.

Gatot juga menyampaikan, TNI telah melakukan serapan rencana kerja dan anggaran yang ia nilai cukup baik untuk tahun 2015, yakni sebesar 56,64 persen sampai pertengahan tahun. Gatot menargetkan penyerapan anggaran itu bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun ini.

Sebelumnya, Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengatakan anggaran untuk Kementerian Pertahanan pada 2016 justru akan turun sekitar Rp7 triliun dibanding anggaran tahun 2015 sebesar Rp95,91 triliun.

MKD DPR Rapat Bahas Pertemuan Novanto-Fadli dengan Trump

Foto: Indah Mutiara Kami

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggelar rapat untuk membahas pertemuan pimpinan DPR dengan capres AS, Donald Trump. Rapat itu dilakukan meski belum ada aduan dari anggota DPR.

"Ini sudah masuk ke ranah publik, bahkan sampai ke luar negeri. MKD bisa memproses tanpa pengaduan, mengklarifikasi," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).

Rapat dimulai pada pukul 13.20 WIB dengan dipimpin Ketua MKD Surahman Hidayat dan berlangsung secara tertutup. Junimart menegaskan bahwa rapat ini juga membahas nasib Novanto dan Fadli.

"Iya terkait," ujar politikus PDIP ini.

MKD juga akan menelusuri soal jadwal dan anggaran perjalanan delegasi DPR tersebut.  Soal sanksi, penentuannya akan dibahas sepanjang jalannya proses di MKD.

"Ini anggaran mana, nanti kita akan cek, dan kita coba koordinasi dengan bagian anggaran. Ini temuan yang muncul dalam pemberitaan yang kami sikapi dengan cepat," ungkap Junimart.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, PKB, NasDem dan PKB berencana melaporkan Novanto dan Fadli ke MKD pada pukul 14.00. Keduanya dianggap melanggar kode etik.
(imk/tor)

Bareskrim Polri Limpahkan Kasus Pelindo II ke KPK

Pelaksana tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP melakukan konferensi pers bersama Jaksa Agung, Menkopolhukam, Plt Kapolri, dan Menkumham di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan (BG) kepada Kejaksaan dengan alasan BG telah menang praperadilan melawan KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia II oleh Bareskrim Polri. Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, adanya SPDP tersebut menandakan penyidikan perkara tersebut sudah dimulai oleh pihak kepolisian.
"Untuk SPDP terkait PT Pelindo II kita sudah terima per tanggal 2 September kemarin," ujar Johan, Senin (6/9/2105).
Johan mengatakan, pemberian SPDP tersebut merupakan bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi. Jika kasus tersebut tidak berjalan di Bareskrim Polri, kata Johan, fungsi korsup tersebut memperbolehkan penanganannya dilimpahkan ke KPK.
"Kalau Polri ataupun Kejaksaan tidak sanggup melanjutkan penanganan perkaranya, ya bisa saja KPK mengambil alih. Tapi kalau masih sanggup ya KPK tidak bisa ambil alih," kata Johan.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan pria berinisial FN sebagai tersangka perkara korupsi mobile crane di PT Pelindo II. Nama FN telah dicantumkan dalam SPDP ke Kejaksaan Agung tertanggal 27 Agustus 2015.
Sehari sebelumnya, petugas Bareskrim Polri menggeledah Kantor Pelindo II. Dalam SPDP itu, penyidik mengenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. FN diduga menandatangani dokumen kontrak kerja pengadaan di mana pada perencanaan proyek tersebut terbukti tidak sesuai kebutuhan dan terdapat penggelembungan harga.
Adapun soal dugaan penggelembungan harga, penyidik menemukan fakta bahwa harga perkiraan sementara (HPS) tidak sesuai dengan spesifikasi barang pada tahun tersebut, yakni 2013.

Praperadilan, Nasib Margriet Mulai Ditentukan Pekan Depan

“Kami sudah mendapat surat panggilannya. Sidang pertama nanti pada 13 Juli,” kata Hotma saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (7/7) malam. Ketika ditanya apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi sidang praperadilan itu, Hotma enggan menjawabnya. “Saya tidak bisa katakan itu. Nanti lihat saja di pengadilan,” ujarnya.

Rencana bahwa Margriet akan mengajukan praperadilan sudah disampaikan kuasa hukumnya disaat Margriet ditetapkan sebagai tersangka utama kasus pembuhan Angeline, bocah lucu 8 tahun yang ditemukan tewas dikubur di kandang ayam halaman rumahnya.

Tim kuasa hukum menyebut bahwa Margriet terpaksa mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka karena polisi menetapkan itu bukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.
Tim kuasa hukum menyebutkan, penetapan tersangka kepada Margriet karena polisi sebenarnya telah mengincar dia sebagai tersangka. Selain itu, tim kuasa hukum menilai bahwa penetapan tersangka atas Margriet lebih untuk memuaskan publik yang terus menyampaikan dugaan bahwa Margriet adalah otak di balik pembunuhan anak angkatnya sendiri itu.

Jakarta, CNN Indonesia -- Ucapan tim hukum tersangka utama pembunuhan Angeline, Margriet Megawe bahwa mereka akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya akhirnya dibuktikan.

Pengacara Margriet, Hotma Sitompoel menyatakan dirinya sudah mendapatkan undangan untuk sidang perdana prapedilan pada Senin (13/7) pekan depan. Sidang praperadilan itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Sidang praperadilan itu akan menjadi awal penentuan nasib Margriet dalam kasus pembunuhan Angeline. Jika nanti praperadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka atas Margriet telah sesuai hukum, maka satu tahap kerja polisi dalam mengungkap kasus ini berhasil dilewati.

Namun jika putusan praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka Margriet melanggar hukum, kerja polisi untuk mengungkap kasus ini bisa disebut tak berarti sama sekali. Tidak menutup kemungkinan juga Margriet malah bisa bebas dari kasus ini.
Tim kuasa hukum Margriet terus menegaskan bahwa kliennya tidak tahu dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Angeline.

Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai bahwa praperadilam kasus ini akan jadi pembuktian apakah polisi tetap profesional meski dibawah tekanan publik yang kuat.

Ini sekaligus sebuah isu yang harus dijawab oleh polisi bahwa kepolisian bisa bekerja secara transparan dan kredibel, termasuk dari sisi keilmuan. Reza menambahkan, jika bukti-bukti yang didapatkan polisi berdasarkan hal-hal disebut di atas, maka tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan dalam praperadilan.

Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Hery Wiyanto yang dihubungi terpisah membenarkan bahwa Polda Bali telah menerima surat panggilan untuk sidang perdana praperadilan Margriet Senin pekan depan. Hery menegaskan bahwa Polda Bali siap menjalani sidang itu.

“Ya, sudah kita terima. Pastilah kita datang di praperadilan,” tuturnya.
Hery menambahkan, kerja polisi tidak pernah didasarkan pada opini atau tekanan publik. Kerja polisi, sebutnya selalu didasarkan pada keterangan para saksi-saksi dan bukti-bukti yang didapatkan di lapangan atau hasil dari penyelidikan.

Dalam penjelasannya, polisi menyebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Margriet didasarkan pada tiga hal. Keterangan saksi, hasil laboratorium forensik dan hasil olah tempat kejadian perkara.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, penetapan tersangka tidak masuk dalam ranah sidang praperadilan. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat putusan bahwa penetapan masuk menjadi objek praperadilan.

Putusan ini dipicu oleh sidang gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Sarpin Rizaldi itu, diputuskan bahwa penetapan tersangka atas Budi Gunawan tidak sah, salah satu pertimbangannya karena Budi disebut Sarpin bukanlah penegak hukum.

Kemungkinan Tersangka Baru Selalu Terbuka di Kasus Angeline

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi tampaknya masih belum bakal menghentikan penyidikannya terkait kasus pembunuhan terhadap bocah lucu delapan tahun Angeline.

Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie menegaskan, adanya tersangka baru dalam kasus ini selalu terbuka selama penyedikan kasus belum dinyatakan selesai.

“Ya kemungkinan itu selalu ada. Tergantung nanti bagaimana penyidik dan hasil penyidikan,” katanya saat dihubungi CNN Indonesia, kemarin. (BACA FOKUS: Babak Baru Kasus Angeline)

Ronny menyatakan dia telah memerintahkan kepada anak buahnya yang menangani kasus ini untuk selalu menelusuri tiap informasi baru, atau petunjuk baru dalam kasus pembunuhan Angeline. Dia menegaskan ingin mengungkap kasus ini sampai tuntas. Dia menyebut keinginan itu juga merupakan keinginan banyak pihak.  (Baca juga: 18 Hari Drama Margriet Jadi Tersangka Pembunuhan Angeline)
Ronny mengaku belum mendapatkan informasi perihal adanya saksi baru dalam kasus Angeline yaitu seseorang dengan inisial C yang merupakan Warga Negara Australia. Dia menyebutkan, urusan teknis itu menjadi tanggung jawab penyidik.

“Mungkin penyidik belum melaporkan ke saya,” ujarnya.

Sebelumnya, Aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar Siti Sapurah atau yang akrab disapa Ipung menyatakan akan mengajukan saksi baru yaitu C, warga Australia. (Baca juga: Jalan Nasib Tersangka Margriet)

C, ungkap Ipung, akan memberikan keterangan soal peran Yvonne Caroline Megawe dalam kasus Angeline, terutama perannya dalam memgambil keuntungan atas pengumuman hilangnya Angeline lewat media sosial yakni Facebook.  “Yang jelas, dia tahu banyak tentang berita hilangnya Angeline via medsos,” tutur Ipung.

Sebagaimana diketahui, oleh Yvonne, Angeline diumumkan hilang sejak 16 Mei 2015. Sejak itu dia gencar melakukan permintaan tolong untuk mencari Angeline. Lewat media sosial kemudian keduanya aktif menjalin komunikasi.

Ipung menyebutkan, C tergerak dalam upaya untuk pencarian Angeline karena dia juga memiliki anak berusia tiga tahun. C kemudian berupaya untuk melakukan pencarian dana. Pasalnya, dalam komunikasi dengan anak pertama Margriet itu, C selalu dberi tahu bahwa Angeline diculik oleh seseorang di Banyuwangi dan meminta tebusan Rp 150 juta. Banyuwangi adalah tempat ayah dan ibu kandung Angeline.

C, sebut Ipung, tidak hanya sekali saja berkomunikasi dengan Yvonne yang meminta uang tebusan. Permintaan ini disampaikan oleh Yvonne berkali-kali. Permintaan ini yang membuat C, menjadi agak curiga. C lalu meminta seorang kawannya untuk mengecek rumah Angeline di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar. Dari laporan itu, C yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Yvonne adalah sekadar kedok untuk mendapatkan sejumlah uang. (Baca juga: Pengacara: Agus Tolak Perintah Margriet Perkosa Angeline)

C mengaku pada Ipung, dia belum pernah mentransfer uang sebagaimana yang diminta oleh Yvonne. Sebelumnya, C ada rencana memberikan uag pribadinya sebenar Rp 10 juta untuk membantu pencarian Angeline, tetapi dibatalkan karena gelagat Yvonne yang membuatnya tidak nyaman. (Baca juga: Pengacara Beber Ucapan Margriet ke Agus: Turuti Perintah Saya)

Dugaan C tampaknya benar. Angeline tidak diculik sebagaimana yang diumumkan oleh Yvonne. Angeline ditemukan tewas dikubur di kandang ayam di halaman rumahnya. Angeline dikubur dengan dibungkus sprei dengan boneka berbie dipelukannya.