HUT Ke-14 Demokrat, SBY Datangi Gedung DPR

Ketua Umum Partai Demokrat, SBY (tengah) saat menghadiri Malam Inagurasi Kader Baru Partai Demokrat, Cipanas, Jawa Barat, Jumat (29/8/2015). (Liputan6.com/Helmi

Jakarta - Partai Demokrat mengadakan serangkaian acara peringatan hari lahirnya yang ke-14. Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun dihadirkan dalam acara tersebut.

Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat di DPR. Ruang rapat di Gedung Kura-Kura II disulap dengan berbagai atribut, seperti spanduk ucapan selamat dan karangan bunga.

Salah satu juru bicara Partai Demokrat Imelda mengatakan, SBY akan memberikan pidatonya di depan seluruh anggota fraksi partainya sebagai langkah penguatan peran kader partai berlambang
mercy itu di parlemen.
"Terutama isu stategis di dewan sendiri yang harus kita perkuat. Fraksi merepresentasikan konstituennya, karena apa yang disampaikan sikap partai yang ingin selalu ada bagi rakyat," kata Imelda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu‎ (9/9/2015).

Imelda menambahkan, sebelum berpidato, Presiden ke-6 RI itu akan melihat pameran foto kinerja para anggota Fraksi Partai Demokrat sekitar pukul 10.15 WIB. Dilanjutkan dengan menyaksikan hasil kerajinan para istri anggota dewan yang tergabung dalam Mitra Sehati.

SBY sendiri dijadwalkan memberikan pidato pada pukul 10.30 WIB.

"Bapak ingin di fraksi peran fraksi ke depan lebih mengemuka," tandas Imelda. (Ndy/Mut)

Usut Kasus Novanto-Trump, MKD Diminta Tak Lunglai Tegakan Hukum ke Atas

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mulai mengusut pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan kandidat capres AS, Donald Trump. Anggota DPR F-Nasdem Akbar Faizal, yang ikut melaporkan Novanto cs, meminta MKD tegas.

"Saya mendapat SMS dari beberapa anggota, mohon Pak Akbar dan teman-teman anggota lain melaporkan hal ini ke MKD. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi lunglai ke atas," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (8/9/2015).

Selain Akbar, anggota DPR yang melaporkan Novanto dan Fadli adalah Charles Honoris (PDIP), Adian Napitupulu (PDIP), Diah Pitaloka (PDIP), Budiman Sudjatmiko (PDIP), Maman Imanulhaq (PKB), dan Amir Uskara (PPP). Mereka mendatangi MKD pada Senin (7/9) dan laporan mereka menjadi bukti atas kasus ini.

Akbar mengingatkan bahwa Novanto dan Fadli membawa jabatan sebagai pimpinan DPR sehingga semua sikap politisnya menjadi perhatian. Mereka pun diminta berhati-hati.

"Pak Setya Novanto dan Fadli Zon ke sana tidak bisa bebas nilai," ujar anggota Komisi III ini.

MKD berencana untuk memanggil Novanto dan Fadli dalam pengusutan kasus ini. Penjelasan lengkap keduanya dinanti.

"Berikan kesempatan dulu pada mereka (Setya Novanto dan Fadli Zon) untuk mengklarifikasi melalui MKD," ungkap Wakil Ketua Fraksi NasDem ini.

Novanto sebelumnya sudah mempersilakan MKD mengusut kasus tersebut tanpa intervensi pihak manapun. Terkait pertemuan dan kehadiran dalam jumpa pers dengan Trump, Novanto tetap merasa dirinya tidak melanggar kode etik.

"Kami merasa, kehadiran kami dalam Jumpa Pers bersama Donald Trump tersebut tidak melanggar Kode Etik Anggota DPR," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).
(imk/tor)

Ini 'Jimat' Titipan Komjen Anang Iskandar Saat Tinggalkan BNN

Jakarta - Komisaris Jenderal Anang Iskandar resmi menempati posisi barunya sebagai Kepala Bareskrim Polri. Tiga tahun bukan waktu singkat bagi jenderal bintang tiga ini membangun Badan Narkotika Nasional (BNN). Suka-duka dia lakoni dalam upaya menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkotika.

Pemberhentian Komjen Anang Iskandar sebagai Kepala BNN dan pengangkatan Komjen Budi Waseso sebagai penggantinya tertuang dalam Keputusan Presiden RI No: 139/M Tahun 2015, serta surat telegram Kapolri ST/1847/IX/2015, terhitung sejak tanggal 3 September 2015.

Sehingga, Jumat (4/9/2015) adalah hari terakhir putra tukang cukur asal Mojokerto ini memimpin rapat analisa dan evaluasi bersama jajarannya di BNN. Dia menyelipkan beberapa pesan kepada seluruh anak buah yang dipimpinnya sejak 2012 lalu.

"Saya titip Jimat. Jimat keteladanan, jimat team building, jimat peningkatan kemampuan, jimat keberhasilan yang dapat direplikasi setiap hari" kata Anang dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (7/9/2015).

Hal di atas, kata dia, merupakan jawaban dari tantangan BNN ke depan dalam menghadapi tantangan tugas yang tidaklah mudah.

Anang yang kerap mengkampanyekan rehabilitasi penyalahguna narkoba ini juga berpesan agar seluruh jajaran BNN menjaga laju prevalensi agar tidak meningkat. "Kalau bisa turun. Apabila laju prevalensi penyalahguna Narkoba tidak diperhatikan dan tidak dijaga maka angkanya akan terus meningkat," kata Anang.

Tantangan yang tidak kalah serius adalah godaan dari para gembong narkotika. Mereka kerapa mengiming-imingi penyidik atau petugas BNN dengan uang agar terhindar dari jeratan hukuman. Sehingga, Anang menegaskan bahwa musuh utama BNN adalah uang.

"Kalau kita sudah mulai tergiur oleh iming-iming uang dari bandar Narkoba, maka kita tidak bisa menangkap seperti saat ini, dan cenderung akan menangkap tebang pilih," kata Anang.
(ahy/bal)

-

Polisi yang Terekam Minta Uang Damai Diperiksa

PADANG - Kapolresta Padang, Kombes Pol Wisnu Andayana, membenarkan adanya oknum Polantas menerima "uang damai" dari masyarakat di daerah Simpang Ulak Karang atau Khatib Sulaiman Padang, di depan kantor DPRD Sumatera Barat.
Wisnu sudah mendapatkan informasi dari masyarakat dan internal Propam, soal penyimpangan dua oknum Polantas berpangkat Aipda dengan inisial JP dan anggota berpangkat Bripka dengan inisial TM yang terekam video.
Dalam rekaman itu, nampak anggota Lantas yang memberhentikan si pengendara, kemudian di situ ada negosiasi masalah uang damai.
“Kemarin pada Minggu (6/9/2015), kita sudah periksa dua oknum ini dan saat ini mereka mengakui. Namun demikian kita dalami untuk pembuktiannya,” ujar Wisnu, Senin (7/9/2015)
Wisnu juga menyampaikan bahwa sudah beberapa kali para anggota diberikan peringatan, supaya tidak ada lagi perilaku seperti itu.
“Kita sudah dibiayai kok, tidak ada lagi pemerasan ini. Sudah diwanti-wanti jangan sesekali menyakiti perasaan masyarakat. Kalau masih ada, kita akan tindak tegas sebagai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Jika ini memang terbukti, kata Wisnu, keduanya akan diberikan sanksi. “Tapi sanksi kode etik dan kedisiplinan pasti akan kena, kini kita sedang memeriksa secara intensif. Kita akan tetap memberikan sanski kedua oknum itu,” tegas Wisnu.

(raw)

Gerindra: Analisa Adian Dangkal di Tengah Harga Sembako Tinggi

Gerindra (Dok: Okezone)

JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menilai analisa Adian Napitupulu mengenai pertemuan Pimpinan DPR dengan Donald Trump yang dituding sebagai raja judi sangat tidak berdasar.
"Analisa yang dibuat Adian, menurut saya sangat dangkal dan asumsinya subjektif. Padahal PDIP sudah gagal mengendalikan kebutuhan pokok dan gagal memenuhi janjinya lewat Nawacita," kata Habiburokhman kepada Okezone, Senin (7/9/2015).
Ia pun meminta, sebaiknya Adian introspeksi diri sebelum membuat isu yang menyudutkan pimpinan DPR saat bertemu dengan Trump di Amerika Serikat.
"Dia harus ngaca, jangan cari-cari alasan untuk mengalihkan isu. Tapi saya yakin rakyat sudah cerdas dan tidak akan terpancing dengan isu pengalihan yang tidak penting ini," terangnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI berniat melaporkan para pimpinannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran telah bertemu dengan Trump di AS, salah satunya adalah anggota Komisi II DPR RI Adian Napitupulu.
Adian menyatakan kecewa terhadap pimpinan DPR RI. Alasannya, pimpinan telah bertindak tak etis, tak sensitif, menyalahgunakan anggaran negara, hingga melanggar UUD 1945, serta dituding sebagai bentuk dukungan politik.

(fid)

Pengusaha Sulit Masuk RI Jika Selalu Dipolitisasi

Ilustrasi investasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mendorong investor masuk ke Indonesia, sehingga dana asing yang masuk bukan lagi ke pasar sekunder, melainkan investasi langsung. Dengan demikian, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh. Salah seorang pengusaha Indonesia, Alberd Tanoni, mengatakan segala upaya baik yang dilakukan pengusaha harusnya didukung pemerintah dan parlemen harus didukung. Oleh karenanya, jika memang ada pertemuan antara pihak pemerintah dengan asing, tidak melulu dikaitkan dengan masalah politik
"Pertemuan Donald Trump dengan anggota DPR itu kan bisa menjadi salah satu langkah untuk mempererat investasi, tapi malah dikaitkan dengan politik," jelas dia kepada Okezone di Jakarta, Senin (7/9/2-15).
Menurutnya, para anggota DPR tersebut bertemu bukan untuk mengikuti kampanye, tapi memang membangun jembatan sehingga investasi di Indonesia dapat berkembang. Pasalnya, DPR RI pasti bertemu dengan DPR Amerika untuk menjelaskan kondisi investasi di Indonesia.
"Apalagi pengusaha sekelas Donald Trump sudah mau masuk ke Indonesia. Jadi saya yakin para elite politik tersebut akan mengajak investor untuk berinvestasi di sini," tambah dia.
Menurutnya, Donald Trump bisa menjadi investor besar di Indonesia. Hal ini terbukti dengan kerjasama yang dilakukan MNC Group dengan Donald Trump untuk membangun resor mewah di Bali. Pasalnya, Trump merupakan pengembang resort tepercaya di seluruh dunia.
"Ini investasi luar biasa karena memiliki modal capital yang besar sekali, sehingga akan membuat iklim yang biak bagi perekonomian Indonesia," tukas dia.

(mrt)

Kapolri Minta Buwas Tetap Buas Pimpin BNN

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) & Kepala BNN yang baru, Komjen Pol Budi Waseso (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Syamsul Anwar Khoemaeni

(Jurnalis)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berharap kepada Komjen Pol Budi Waseso yang akan memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk tak mengubah karakternya yang tegas dan 'buas' saat menjabat Kabareskrim Polri.
Apalagi sebagai Kepala BNN, jenderal bintang tiga akrab disapa Buwas itu harus galak dan tegas serta buas dalam memberantas peredaran narkotika.
"Saya berharap ke depan Budi Waseso mampu lakukan hal yang sama di lembaga BNN yang akan saudara pimpin. Tetap tampilkan karakter yang khas, tapi tetap dekat dengan masyarakat," ujar Badrodin saat memimpin upacara sertijab di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Badrodin pun mengapresiasi kinerja mantan Kapolda Gorontalo itu saat memimpin Bareskrim. Badrodin menilai Buwas telah mampu memperkuat eksistensi Polri, sebagai etalase penegakan hukum di negeri ini.
Badrodin menegaskan, di masa kepemimpinan Buwas berbagai kejahatan konvensional, lintas negara, serta terkait korupsi yang mengeruk kekayaan negara hingga yang berpotensi menimbulkan kontijensi bisa diatasi dengan baik.
"Saya bangga dan apresasi kinerja yang diberikan Budi Waseso saat menjabat Kabareskrim," pungkas Badrodin.

(raw)

Agung Laksono janji serahkan susunan pengurus Golkar Senin depan

Agung Laksono (tengah) Diapit oleh pendukungnya sekaligus kader Golkar, Yorrys Raweyai (kiri) dan Zainuddin Amali (kanan)

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, menyatakan saat ini dia tengah merampungkan pembuatan susunan kepengurusan partai. Dia menyatakan bakal menyerahkan rincian struktur itu pada Senin (16/3) pekan depan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Susunan kepengurusan hari ini (14/3) sedang dirampungkan, Minggu (15/3) kami rapatkan, dan setelah selesai tinggal diserahkan ke Kemenkumham pada Senin," kata Agung Laksono usai membuka musyawarah pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah di Semarang, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (14/3).