Walikota akan ‘Jemput Bola’ BPJS Ketenagakerjaan

HaLILINTaR News com  

Walikota Prabumulih, Ir. H Ridho Yahya, mengatakan, pihaknya berkeinginan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ada di Prabumulih. Untuk itu, ia akan melakukan ‘Jemput Bola’

    “ Saya dengar BPJS Ketenagakerjaan baru ada di Muaraenim. Jadi apa salahnya jika kita ‘Jemput Bola’. Ini kan BPJS Ketenagakerjaa. Beda dengan BPJS Kesehatan,” ujar Riodho Yahya, ketika berbincang dengan beberapa wartawan, saat menghadiri sakilgus membuka acara Gathering, dalam rangka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, baru-baru ini, di Rumah Makan Kampoeng Cemara, Prabumulih.  Hanya saja, saaat disinggung tentang Iuran BPJS akan dinaikkan, Walikota menyatakan tidak setuju. “ Semestinya BPJS bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Atau bila perlu digratiskan bagi mereka yang tidak mampu, sehingga tidak menjadi beban,” katanya, usai acara.   

     Sebelumnya, di tempat yang sama pada saat membuka acara tersebut, Walikota mengatakan, bahwa mengingat pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai Jaminan Sosial bagi para pekerja, maka ia  meminta kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, dalkam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Prabumulih untuk mengkoordinir dan membantu BPJS Ketenagakerjaan. Ridho berkeinginan  agar setiap pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

     Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Muaraenim, Utami, Menjelaskan, bahwa untuk saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 3 Produk Jaminan Sosial, meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Keselamatan Kerja, dan Jaminan Pensiun. Oleh karenanya, dengan diselenggarakan Sosialisasi Utami berharap bisa membantu dan mengkoordinir Perusahaan atau Lembaga yang mempekerjakan orang untuk menjadi peserta BPJS. (epan).

Kepala PPATK Beri Pencerahan Bagi Jajaran Pemkot Prabumulih

HalilinTaR News.com

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  RI, Dr H Muhammad Yusuf, berkesempatan memberikan pencerahan kepada para pejabat dan pegawai dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, para unsur Forum Komusikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan termasuk masyarakat, mengenai bahaya Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui transaksi keuangan yang mencurigakan.

     "PPATK RI bertugas untuk memantau dan mencatat setiap transaksi keuangan di seluruh Indonesia. Untuk itu diingatkan kepada para penyelenggara Negara harus berhati-hati melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan, karena bisa diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi  dan tindak pidana pencucian uang," kata Muhamad Yusuf, dalam acara silahturachmi yang dibuka langsung oleh Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, di gedung Islamik Center, Jalan Lingkat Timur, Kelurahan Prabumulih, Selatan, Rabu, 01/4 lalu.

   “Transaksi keuangan diatas Rp500 juta secara terus menerus pun dianggap sebagai salah satu tindak pidana pencucian uang, apalagi jika transaksi itu dilakukan oleh PNS. Selain kita bisa melihat dari profil rekening dan eselonnya, kita juga bisa melihat dari berapa jumlah gaji yang diterima oleh PNS setiap bulan. Tentunya sangat mencurigakan jika seorang PNS golongan menengah melakukan transaksi keuangan dalam jumlah Rp.500 juta. Dan PPATK tentunya akan melakukan penyelidikan, dan itu bisa dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, bahkan Korupsi," papar Muhammad Yusuf.

Ditempat yang sama, Walikota

Prabumulih Ir . H. Ridho Yahya, berharap, melalui silahturahmi dengan PPATK RI dapat menambah pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan transaksi keuangan. "Sehingga kita akan tahu hal yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam transaksi keuangan, terutama dengan jumlah yang bisa diindikasikan sebagai Pencucian Uang dan Korupsi," ujar Ridho, usai acara. (adi)

Diduga, Uang Fee Diambil, Proyek tak Jelas

HaLILINYTaR  News.co

    Para Kontraktor  (Pemborong) di Prabumulih,  saat ini mengaku sedang gundah gulana. Pasalnya, sampai sekarang paket pekerjaan mereka dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Prabumulih belum juga jelas. Celakanya lagi, para kontraktor itu diantaranya menyatakan sudah ‘Setor’ sejumlah uang fee ke Kepala Dinas PU Prabumulih berkisar antara 15 hingga 16 persen, dari nilai dana paket proyek yang mereka inginkan.

   "Iyo dek, kami ni kesal dan galau. Pasalnyo kami ni la setor duit fee sebesar 15 sampai 16 persen ke Kadis (Kepala Dinas) PU Prabumulih (Ir. Ardi Supratman), tapi sampe sekarang duet la tesetor tapi belom ado kabar kami ni dapat paket proyek apo idak," ujar salah seorang kontraktor,  YN, saat ditemui Minggu, 15/4 lalu.

    YN menambahkan, untuk mendapatkan paket proyek APBD Induk tahun 2015 di Dinas PU Kota Prabumulih, ia dan beberapa rekan kontraktor lain sudah menyetorkan sejumlah uang fee kepada Kadis PU "Setau aku, ada kurang lebih 6 orang lagi yang sudah setor duet fee ke Kadis PU Prabumulih tetapi proyeknya belum jelas. Kalu  ditotal jumlahnyo bisa sebesar Rp 500 juta," tutur YN.

    Kontraktor lain, YT,  menambahkan, mereka ‘setor’ uang fee itu untuk dapatkan proyek. "Kalu kami setor kurang dari 15 atau 16 persen,  kami bakal dak dapat paket proyek di Dinas PU Prabumulih," jelas YT, gusar. Namun hingga saat ini, kabar kepastian mereka untuk dapat paket proyek di Dinas PU Prabumulih belum ada tanda-tanda kejelasan. "Kami pantau di LPSE Prabumulih, paket proyek yang sudah kami  ‘Stor’ uang fee tu sudah keluar, tetapi tampaknya bukan kami yang dapat proyek tersebut," kata YN.

     Untuk itu, baik YN, YT maupun rekan sesama kontraktor lainnya berharap agar Kadis PU Prabumulih menepati janji kepada mereka untuk memberikan paket proyek APBD Induk Prabumulih 2015, apalagi mereka sudah setor uang fee dan ikut aturan main. Sayangnya, saat wartawan menghubungi nomor selular Kadis PU Prabumulih Ir. M. Ardi Supratman, HP yang bersangkutan  tidak aktif. (Dre).