 |
| Agung Laksono (tengah) Diapit oleh pendukungnya sekaligus kader Golkar, Yorrys Raweyai (kiri) dan Zainuddin Amali (kanan) |
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, menyatakan saat ini dia tengah merampungkan pembuatan susunan kepengurusan partai. Dia menyatakan bakal menyerahkan rincian struktur itu pada Senin (16/3) pekan depan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Susunan kepengurusan hari ini (14/3) sedang dirampungkan, Minggu (15/3) kami rapatkan, dan setelah selesai tinggal diserahkan ke Kemenkumham pada Senin," kata Agung Laksono usai membuka musyawarah pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah di Semarang, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (14/3).
Agung sangat berharap pemerintah mengesahkan susunan kepengurusan Partai Golkar bikinannya dalam waktu tak terlalu lama. Dia ingin hal itu terjadi supaya memberikan kepastian hukum.
"Kami akan menjalankan sepenuhnya sesuai dengan AD-ART Partai Golkar dan berbagai aturan serta Undang-Undang Parpol dengan semangat demokrasi," ujar Agung.
Kementerian Hukum dan HAM menyatakan mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol dipimpin Agung Laksono. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan pihak Agung baru menyerahkan hasil putusan Mahkamah Partai, tapi belum mengajukan susunan kepengurusan partai. Supaya meredam konflik, dia meminta supaya kubu Agung dan Aburizal Bakrie rujuk dan saling bekerja sama dalam membangun partai.
"Berdasarkan ketentuan untuk menindaklanjuti kepengurusan partai, kami meminta Agung segera membentuk kepengurusan Partai Golkar," kata Yasonna di Jakarta pada Selasa lalu.
Yasonna mengatakan Agung wajib menggandeng kubu Ical dalam menjalankan kepengurusan partai. Dia menyatakan sebelum ada susunan kepengurusan maka Kemenkumham tidak bisa memberikan pengesahan.
"Kami minta supaya dikirimkan sesuai dengan akta notaris dan didaftarkan kemenkumham. Setelah masuk baru ada surat keputusan," ujar Yasonna.(hl-red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar