Gerindra (Dok: Okezone)
JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra,
Habiburokhman menilai analisa Adian Napitupulu mengenai pertemuan
Pimpinan DPR dengan Donald Trump yang dituding sebagai raja judi sangat
tidak berdasar.
"Analisa yang dibuat Adian, menurut saya sangat dangkal dan asumsinya subjektif. Padahal PDIP sudah gagal mengendalikan kebutuhan pokok dan gagal memenuhi janjinya lewat Nawacita," kata Habiburokhman kepada Okezone, Senin (7/9/2015).
Ia pun meminta, sebaiknya Adian introspeksi diri sebelum membuat isu yang menyudutkan pimpinan DPR saat bertemu dengan Trump di Amerika Serikat.
"Dia harus ngaca, jangan cari-cari alasan untuk mengalihkan isu. Tapi saya yakin rakyat sudah cerdas dan tidak akan terpancing dengan isu pengalihan yang tidak penting ini," terangnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI berniat melaporkan para pimpinannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran telah bertemu dengan Trump di AS, salah satunya adalah anggota Komisi II DPR RI Adian Napitupulu.
Adian menyatakan kecewa terhadap pimpinan DPR RI. Alasannya, pimpinan telah bertindak tak etis, tak sensitif, menyalahgunakan anggaran negara, hingga melanggar UUD 1945, serta dituding sebagai bentuk dukungan politik.
"Analisa yang dibuat Adian, menurut saya sangat dangkal dan asumsinya subjektif. Padahal PDIP sudah gagal mengendalikan kebutuhan pokok dan gagal memenuhi janjinya lewat Nawacita," kata Habiburokhman kepada Okezone, Senin (7/9/2015).
Ia pun meminta, sebaiknya Adian introspeksi diri sebelum membuat isu yang menyudutkan pimpinan DPR saat bertemu dengan Trump di Amerika Serikat.
"Dia harus ngaca, jangan cari-cari alasan untuk mengalihkan isu. Tapi saya yakin rakyat sudah cerdas dan tidak akan terpancing dengan isu pengalihan yang tidak penting ini," terangnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI berniat melaporkan para pimpinannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran telah bertemu dengan Trump di AS, salah satunya adalah anggota Komisi II DPR RI Adian Napitupulu.
Adian menyatakan kecewa terhadap pimpinan DPR RI. Alasannya, pimpinan telah bertindak tak etis, tak sensitif, menyalahgunakan anggaran negara, hingga melanggar UUD 1945, serta dituding sebagai bentuk dukungan politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar